NEGARA & IDEOLOGI

1) Ideologi Singapura

Ideologi Singapura adalah Demokrasi dalam hal ini dilihat dari pembangunan ekonomi yang turut dikaitkan dengan tahap pendemokrasian dalam ertikata ekonomi yang lebih maju turut menyumbang kepada peningkatan tahap demokrasi yang diamalkan oleh sesebuah negara. Tesis yang popular ini dikemukakan oleh Lipset (1973). Lipset, ahli sosiologi politik yang tersohor, walau bagaimanapun melihat hubungan pembangunan ekonomi dan demokrasi berpandukan pengalaman masyarakat maju Barat yang homogen yang latarbelakang sejarah masyarakatnya jauh berbeza dari masyarakat membangun seperti Asia Tenggara.

2) Ideologi Cina

Komunisme sebagai ideologi negara dipertahankan tetapi secara ekonomi, mereka berekonomi sangat kapitalis. Komunisme dipertahankan bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Menjadi komunis tidak berarti ateis. Marx memang seorang ateis, tetapi Marx tidak secara khusus membahas agama karena masalah masyarakat yang mendasar (suprastruktur) adalah ekonomi. Ekonomilah yang menentukan berbagai hal dalam masyarakat (infrastruktur) seperti politik, agama dll, Kritik Marx terhadap agama (agama adalah opium masyarakat) lebih kepada kritik terhadap perilaku pendeta yang kekuasaannya begitu besar pada saat itu (kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Tuhan berada di satu tangan: pendeta).

3) Ideologi Korea Selatan

Ideologi yang dipakai di Korea Selatan adalah Demokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

• Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.

• Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.

• Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.

• Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.

• Kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi indivivu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya.

4) Ideologi Australia

Australia sendiri memiliki ideologi politik liberalisme yang merupakan warisan dari para pembawanya yang berasal dari Eropa. Hal itu bisa terlihat dari pola kehidupan sehari – hari penduduknya serta dalam kehidupan pemerintahannya yang menjadikan Australia sebagai sebuah keunikan tersendiri di tengah – tengah budaya dan ideologi dyang beranekaragam yang berada di Asia Tenggara khususnya.

5) Ideologi Vietnam

Komunisme sebagai ideologi negara dipertahankan tetapi secara ekonomi, mereka berekonomi sangat kapitalis. Komunisme dipertahankan bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Menjadi komunis tidak berarti ateis. Marx memang seorang ateis, tetapi Marx tidak secara khusus membahas agama karena masalah masyarakat yang mendasar (suprastruktur) adalah ekonomi. Ekonomilah yang menentukan berbagai hal dalam masyarakat (infrastruktur) seperti politik, agama dll, Kritik Marx terhadap agama (agama adalah opium masyarakat) lebih kepada kritik terhadap perilaku pendeta yang kekuasaannya begitu besar pada saat itu (kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Tuhan berada di satu tangan: pendeta).

6) Ideologi VeneZueLa

Venezuela mulai merubah UU-Negaranya yang tadinya Liberal menjadikannya Negara yang Sosialis, terutama semenjak kepemimpinan Hugo Chaves. Setelah penguasaan atas pemerintahan dan parlemenlah, Chaves berani melakukan langkah selanjutnya yakni merombak UUD negara yang menjadikan Venezuela negara sosialis. Juga melaksanakan program nasionalisasi migas di negara tersebut dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat melalui: subsidi kesehatan, pendidikan dan harga minyak serta bensin murah untuk rakyatnya. Ini adalah penegasan bahwa perombakan sistem ekonomi kapitalis menjadi ekonomi sosialis setelah menguasai kekuasaan politik sepenuhnya. 

7) Ideologi Aljazair

Dari beberapa data yang saya peroleh menjelaskan bahwa Aljazair adalah negara otoritarian dengan hanya satu partai politik, Front Pembebasan Nasional (FLN). Aljazair mengalami krisis ekonomi yang serius pada pertengahan 1980-an akibat dampak krisis ekonomi dunia yang diperburuk oleh jatuhnya harga minyak di pasar internasional. Padahal 90 persen lebih ekspor Aljazair berupa minyak dan produk terkait lainnya. Kegagalan ekonomi yang dijalankan pemerintah, utang nasional yang membesar, angka inflasi dan pengangguran yang tinggi, memberi dampak yang buruk bagi industrialisasi, pertanian, serta pelayanan publik dan sosial.

8) Ideologi Korea Utara

Komunisme sebagai ideologi negara dipertahankan tetapi secara ekonomi, mereka berekonomi sangat kapitalis. Komunisme dipertahankan bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Menjadi komunis tidak berarti ateis. Marx memang seorang ateis, tetapi Marx tidak secara khusus membahas agama karena masalah masyarakat yang mendasar (suprastruktur) adalah ekonomi. Ekonomilah yang menentukan berbagai hal dalam masyarakat (infrastruktur) seperti politik, agama dll, Kritik Marx terhadap agama (agama adalah opium masyarakat) lebih kepada kritik terhadap perilaku pendeta yang kekuasaannya begitu besar pada saat itu (kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Tuhan berada di satu tangan: pendeta).

9) Ideologi Arab Saudi

Ideologi Islam yang lebih progressif dalam krisis terakhir justru di kedepankan oleh kelompok semacam Ikhwanul Muslimin (IM). Tanpa tedeng aling-aling IM mendukung perjuangan Hizbullah Lebanon. Di kantor-kantor sekretariat anggota legislatif Mesir dari kelompok IM ini spanduk-spanduk dukungan terhadap Hizbullah dengan gambar foto Hasan Nasrullah pemimpin Hizbullah terpampang jelas. Poster mereka berdampingan dengan mendiang pemimpin spiritual Hamas, Syekh Ahmad Yasin.

Sikap kelompok islam progressif ini, banyak didukung oleh mayoritas ulama Sunni di dunia Islam. Fatwa Syekh Yusuf Qaradhawi, ulama Mesir yang menjadi Mufti di Qatar, juga fatwa Dr Ali Jum'ah, mufti Mesir menunjukkan dukungan kuat terhadap Hizbullah dan Hamas. Mereka secara tegas menolak fatwa haram yang digulirkan oleh ulama Arab Saudi yang Wahabi. Bagi Islam progressif, tiada penting lagi memandang perbedaan madzhab Sunni-Syiah ketika melihat masalah-masalah umat dalam menghadapi ancaman musuh luar. Semua adalah sama: ummat Islam, yang laksana bangunan yang satu harus saling menyangga satu dengan yang lain.

10) Ideologi Malaysia

Ideologi Malaysia disebut “rukun negara”. Karena memberikan pengesahan kepada pemerintah, ideologi membenarkan adanya status quo. Tetapi ideologi juga bisa digunakan oleh pihak lainnya (pihak pemberontak, pihak oposisi atau pihak reformasi) guna menyalahkan pemerintahan, menyerang kebijakan pemerintah sampai kepada mengubah status quo. Sekalipun pemerintah bisa menindas warga negaranya dengan menggunakan dalih ”hak ketuhanan raja” atau ”kehendak sejarah”, tetapi pihak lainnya bisa membenarkan tindakan kekerasan mereka dengan bersandar pada prinsip ”hak-hak dasar” atau ”kehendak yang kuasa”. Ideologi yang dianggap sarat dengan kepentingan kelas pekerja bukan tidak bisa digunakan untuk menentang kekuasaan negara borjuis, selain juga untuk mensahkan kekuasaan diktator terhadap kelas pekerja. Ideologi dalam arti fungsional dapat digambarkan secara singkat dengan contoh berikut. Di Amerika Serikat, menjamin keamanan nasional berarti peningkatan produksi persenjataan yang bermakna pula menguntungkan industri-industri senjata. Peningkatan pertumbuhan pertanian berarti peningkatan produksi pupuk dan bahan kimia yang lain, yang berarti menguntungkan industri-industri pupuk dan bahan kimia. Demi stabilitas nasional di negara-negara berkembang acap kali berarti mengurangi kebebasan politik warga negara. Ideologi dalam arti fungsional digolongkan secara tipologi dengan dua tipe, yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis.

11) Ideologi Laos

Komunisme sebagai ideologi negara dipertahankan tetapi secara ekonomi, mereka berekonomi sangat kapitalis. Komunisme dipertahankan bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Menjadi komunis tidak berarti ateis. Marx memang seorang ateis, tetapi Marx tidak secara khusus membahas agama karena masalah masyarakat yang mendasar (suprastruktur) adalah ekonomi. Ekonomilah yang menentukan berbagai hal dalam masyarakat (infrastruktur) seperti politik, agama dll, Kritik Marx terhadap agama (agama adalah opium masyarakat) lebih kepada kritik terhadap perilaku pendeta yang kekuasaannya begitu besar pada saat itu (kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Tuhan berada di satu tangan: pendeta).

12) Ideologi Jerman

Ada lima prinsip yang menjadi acuan ketatanegaraan dalam Grundgesetz; Jerman adalah negara republik dan demokrasi, negara federal, negara hukum dan negara sosial.

Republik sebagai bentuk negara dikukuhkan oleh UUD dalam penamaan ?Republik Federal Jerman?. Ke luar hal ini tampak dalam kenyataan, bahwa Presiden Federal (Bundesprasident) adalah kepala negara yang ditentukan melalui pemilihan. Dasar bentuk negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan, bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat. Dalam hal ini Grundgesetz menganut sistem demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi melalui perwakilan. Artinya : kekuasaan negara harus diakui dan disetujuai rakyat, tetapi penyelenggaraannya tidak langsung oleh keputusan-keputusan rakyat, selain dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan ini diserahkan kepada ?badan-badan tersendiri? dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat sendiri menjalankan kekuasaan negara terutama dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara berkala. Berbeda dengan konstitusi berbagai negara bagian, Grundgesetz menentukan bentuk-bentuk demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit hanya sebagai perkecualian. Penyelenggaraan plebisit hanya diharuskan dalam hal perubahan pembagian wilayah federal.

13) Ideologi Brunei Darussalam

Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya Brunei Darussalam berupaya menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan modern seperti ideologi negara, UUD (Konstitusi) dan lain sebagainya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut telah mengembalikan kedaulatan Brunei yang sebelumnya dipegang oleh Kerajaan Inggris melalui suatu perjanjian tahun 1888. Meskipun pencanangan MIB sebagai dasar negara sebagaimana “Pancasila” di Indonesia maupun “Rukun Negara” di Malaysia dilakukan pada saat proklamasi kemerdekaan, namun sebagaimana halnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah berurat berakar dalam tradisi masyarakat Brunei sejak zaman dulu yaitu sejak berdirinya kerajaan Brunei dengan raja pertamanya yaitu Awang Alak Betatar atau Sultan Mohammad Syah.

14) Ideologi Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.

Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali.

Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “… dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam.

Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama resmi negara.

15) Ideologi Australia

Australia sendiri memiliki ideologi politik liberalisme yang merupakan warisan dari para pembawanya yang berasal dari Eropa. Hal itu bisa terlihat dari pola kehidupan sehari – hari penduduknya serta dalam kehidupan pemerintahannya yang menjadikan Australia sebagai sebuah keunikan tersendiri di tengah – tengah budaya dan ideologi yang beranekaragam yang berada di Asia Tenggara khususnya.

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

16) Ideologi Taiwan

Taiwan Memiliki Ideologi Sun Min Chu I dengan tiga dasar kehidupan. Tiga prinsip dasar tersebut adalah keadilan sosial, kebangsaan dan demokrasi.

Prinsip dasar tersebut sebagai dasar negara dalam kehidupan yang demokratis. bahwa rakyat yang dilindungi oleh pemerintah harus hidup dalam kemakmuran dan ketenteraman.

Sun Min Chu I mempunyai peran penting dalam membangun kebangsaan kedua negara tersebut.

Kedua ideologi tersebut bukan saja ada kesamaan visi yang dibangun, namun juga makna dari gagasan Sun Min chu I yang menjadi fondasi bagi kehidupan bangsa dan negara.

17) Ideologi Brazil

Ideologi Brazil adalah Demokrasi dengan bentuk pemerintahan Republik. Konstitusi Brazil tahun 1988 memberikan kekuasaan yang besar pada pemerintah federal. Presiden Brasil memegang kekuasaan eksekutif yang besar seperti menunjuk kabinet, dan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih bersamaan dalam pemilihan umum 4 tahun sekali. Kongres Nasionalnya (Congresso Nacional) adalah sebuah badan bikameral yang terdiri dari Senat Federal (Senado Federal) dan Câmara dos Deputados yang masing-masing terdiri dari 81 dan 513 kursi dengan masa jabatan yang berbeda.

18) Ideologi Mesir

Pada awal mulanya Mesir merupakan sebuah negara yang berdasarkan kepada agama Islam, namun peran agama islam sendiri tidak di serta mertakan sebagai sebuah dasar hukum pada Republik Islam Mesir, unsur demokratisasi dari penjajahan Perancis dan Inggris di mesir telah membawa mesir kedalam iklim demokratisasi, lain dengan iklim kesultanan dimana pemimpin sebuah negara merupakan keturunan dari sultan atau raja namun yang patut dicari dari sebuah negara demokrasi adalah banyaknya atau lebihnya partai politik yang ada pada sebuah negara, namun yang terjadi adalah “berkuasanya” satu partai yang terjadi di Mesir, namun hal ini bukanlah sebuah tolak ukur dari berkurangnya demokratisasi di mesir, karena pemerintahan mesir tetap mempertahankan dan mendengarkan rakyatnya, sehingga paham demokratisasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tetap terpelihara… sehingga jika disimpulkan bahwa ideologi mesir merupakan ideologi “Demokrasi” adalah benar, namun tetap berdasarkan dengan sejarah islam. Sehingga kesimpulannya adalah “Mesir menggunakan sistem demokratisasi, namun berbasiskan keislaman walaupun tidak tertulis secara resmi”

19) Ideologi Inggris

Sistem parlemen dua kamar Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari hampir semua parlemen bikameral (dua kamar) yang sekarang ada di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Model parlemen seperti inilah yang seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi. demokrasi parlementer adalah sebuah konsep yang terbentuk karena pengalaman sejarah tertentu, dalam hal ini sejarah Inggris yang kemudian dicoba di Prancis dan Jerman. Dalam pola ini ada tahap-tahap perkembangan historis sebagai berikut :

• Di sebuah negara ada kekuasaan absolut raja yang ditopang dengan teori feudalisme,

• Kemudian muncul kelas penguasa lokal yang mendapatkan kekayaan besar dan menggunakannya untuk melawan raja dengan menggunakan instrumen struktur formal kenegaraan (parlemen/Commons) dan

• Perlawanan secara militer ini dibarengi dengan menggunakan perlawanan secara ideologis, yaitu dengan mengeluarkan teori-teori tandingan untuk melawan teori feudalisme, yaitu teori yang sekarang kita sebut demokrasi parlementer.

20) Ideologi Belanda

Ideologi Belanda mengenal apa yang disebut demokrasi parlementer. Sedangkan bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Tweede Kamer atau majelis rendah inilah yang merupakan jantung demokrasi Belanda, lebih penting perannya dalam kehidupan politik di Belanda katimbang Eerste Kamer atau majelis tinggi. Koalisi yang mendukung pemerintah ini menyusun perjanjian pemerintahan namun ini tidak berarti partai koalisi selalu harus mendukung pemerintah. Belanda mengenal sistem dualisme.. Relatif stabil

Demokrasi Belanda ini memang menyebabkan negara ini mendapat sistem politik yang relatif stabil, hampir tidak ada perubahan drastis.

Jadi sikap Belanda terlalu meremehkan orang Indonesia saat itu, yang dianggap belum matang dalam hal berdemokrasi. Bagi para pemimpin Indonesia sendiri, demokrasi di Belanda merupakan contoh positif, mereka menikmati kebebasan di Belanda yang tidak mereka nikmati di Nusantara atau yang saat itu disebut Hindia Belanda.Semuanya terlambat, demikian pak Adri Lapian menilai kebijakan politik kolonial Belanda. Dan dampakya bisa kita simak dalam sejarah demokrasi di Indonesia, tersendat-sendat, demikian pak Lapian.